JELAJAH POS Makassar-
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sulsel, Saggaf Saleh diancam
disomasi penyelanggara soalisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel
2013, Lembaga Mitra Media Center Indonesia (LM2C). Saggaf dituding
menyampaikan informasi tak benar soal tudingan pencatutan instansi
dipimpinnya oleh LM2C untuk kepentingan penyelenggaraan sosialisasi.
LM2C menyebutkan, pihaknya resmi ditunjuk dinas tenaga kerja dan
transmigrasi untuk menyelenggarakan sosialisasi di Hotel Grand Palace,
Jl Tentara Pelajar, Makassar, Selasa (11/12).
Tudingan pencatutan disampaikan Saggaf saat dikonformasi soal adanya sosialisasi UMP berbiaya Rp 500 ribu per peserta. Saat dikonfirmasi, Rabu (5/12), mantan Sekda Kabupaten Bone tersebut membantah adanya sosialisasi, apalagi berbayar.
Ia mengklaim instansinya telah menyosialisasikan UMP dan menggunakan dana dari APBD. Sehingga, sosialisasi pun tak berbayar.
Namun, dalam surat hak jawab menanggapi berita Tribun edisi, Kamis (6/12) berjudul Pengusaha Sulsel "Dimintai" Rp 1 Juta untuk Sosialisasi UMP 2013, LM2C membantah tudingan pencatutan. "Tidak benar kami mencatut nama instansi terkait, sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel," tulis LM2C dalam surat ditandatangani Ketua LM2C, M Nurwan Muddin yang diterima Tribun, kemarin.
LM2C membenarkan adanya permintaan biaya untuk mengikuti kegiatan ini senilai Rp 500 ribu per peserta dan setiap perusahaan diwakili dua peserta. Alasannya, biaya tersebut sebagai pengganti konsumsi dan akomodasi. Permintaan menjadi peserta diklaim tak dipaksakan tapi diedarkan surat dari dinas tenaga kerja.
LM2C meminta Saggaf mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak dilakukan, somasi akan dilayangkan. "Bersepakat mensomasikan Saggaf Saleh atas pernyataan tersebut apabila tidak mengklarifikasi berita yang dimuat," sebutnya dalam surat. (*)
Tudingan pencatutan disampaikan Saggaf saat dikonformasi soal adanya sosialisasi UMP berbiaya Rp 500 ribu per peserta. Saat dikonfirmasi, Rabu (5/12), mantan Sekda Kabupaten Bone tersebut membantah adanya sosialisasi, apalagi berbayar.
Ia mengklaim instansinya telah menyosialisasikan UMP dan menggunakan dana dari APBD. Sehingga, sosialisasi pun tak berbayar.
Namun, dalam surat hak jawab menanggapi berita Tribun edisi, Kamis (6/12) berjudul Pengusaha Sulsel "Dimintai" Rp 1 Juta untuk Sosialisasi UMP 2013, LM2C membantah tudingan pencatutan. "Tidak benar kami mencatut nama instansi terkait, sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel," tulis LM2C dalam surat ditandatangani Ketua LM2C, M Nurwan Muddin yang diterima Tribun, kemarin.
LM2C membenarkan adanya permintaan biaya untuk mengikuti kegiatan ini senilai Rp 500 ribu per peserta dan setiap perusahaan diwakili dua peserta. Alasannya, biaya tersebut sebagai pengganti konsumsi dan akomodasi. Permintaan menjadi peserta diklaim tak dipaksakan tapi diedarkan surat dari dinas tenaga kerja.
LM2C meminta Saggaf mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak dilakukan, somasi akan dilayangkan. "Bersepakat mensomasikan Saggaf Saleh atas pernyataan tersebut apabila tidak mengklarifikasi berita yang dimuat," sebutnya dalam surat. (*)
Sumber Tribun Timur