JAKARTA - Eksekusi mati empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, oleh kelompok bersenjata pada Sabtu, 23 Maret dini hari lalu, sungguh memilukan. Tragedi ini menunjukkan betapa lemahnya posisi negara dalam melindungi warganya.
“Kejadian ini menunjukkan bahwa ada yang harus dibenahi dalam sistem manajemen keamanan Lembaga Pemasyarakatan kita dan lemahnya koordinasi antara TNI dan Polri,” ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja`far dalam keterangan tertulis kepada Okezone di Jakarta, Senin (25/3/2013).
Untuk itu, Marwan mengusulkan kepada Kementerian hukum dan HAM untuk menata ulang manajemen lembaga pemasyarakatan. Hal ini bukan semata imbas dari insiden di LP Cebongan, tapi juga karena maraknya kasus kerusuhan, tawuran antar napi, pembunuhan napi, napi kabur, dan lain-lain.
Melihat realitas di lapangan, Marwan juga menekankan bahwa pengelolaan lembaga pemasyarakatan tidak akan bisa maksimal dan berhasil tanpa adanya koordinasi antara Kemenkum HAM, Polri, TNI, dan stakeholder yang berkaitan. Koordinasi tersebut harus dilakukan secara berkala dengan target yang jelas dan terukur.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar kematian Hendrik Angel Sahetapi alias Dicky, Yohanes Juan Mambait, Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi, dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi, yang ditahan di LP Cebongan, Sleman.
Keempat tahanan titipan itu tewas setelah diberondong tembakan. Pelaku penembakan adalah belasan orang bersenjata AK 47, granat, dan pistol. Sebelum melakukan eksekusi, kelompok ini terlebih dahulu melumpuhkan para sipir.
Belakangan diketahui, ke-empat korban merupakan tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya anggota Intel Kodim IV/ Diponegoro, Sertu Santosa saat menjalankan tugas di Hugo's Cafe, Jalan Adisucipto Km 8,5 Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Selasa, 19 Maret lalu. Setelah dibekuk polisi, keempat orang ini lantas dititipkan di LP Cebongan. Hingga kini para pelaku penembakan belum tertangkap.okezone
“Kejadian ini menunjukkan bahwa ada yang harus dibenahi dalam sistem manajemen keamanan Lembaga Pemasyarakatan kita dan lemahnya koordinasi antara TNI dan Polri,” ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja`far dalam keterangan tertulis kepada Okezone di Jakarta, Senin (25/3/2013).
Untuk itu, Marwan mengusulkan kepada Kementerian hukum dan HAM untuk menata ulang manajemen lembaga pemasyarakatan. Hal ini bukan semata imbas dari insiden di LP Cebongan, tapi juga karena maraknya kasus kerusuhan, tawuran antar napi, pembunuhan napi, napi kabur, dan lain-lain.
Melihat realitas di lapangan, Marwan juga menekankan bahwa pengelolaan lembaga pemasyarakatan tidak akan bisa maksimal dan berhasil tanpa adanya koordinasi antara Kemenkum HAM, Polri, TNI, dan stakeholder yang berkaitan. Koordinasi tersebut harus dilakukan secara berkala dengan target yang jelas dan terukur.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar kematian Hendrik Angel Sahetapi alias Dicky, Yohanes Juan Mambait, Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi, dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi, yang ditahan di LP Cebongan, Sleman.
Keempat tahanan titipan itu tewas setelah diberondong tembakan. Pelaku penembakan adalah belasan orang bersenjata AK 47, granat, dan pistol. Sebelum melakukan eksekusi, kelompok ini terlebih dahulu melumpuhkan para sipir.
Belakangan diketahui, ke-empat korban merupakan tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya anggota Intel Kodim IV/ Diponegoro, Sertu Santosa saat menjalankan tugas di Hugo's Cafe, Jalan Adisucipto Km 8,5 Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Selasa, 19 Maret lalu. Setelah dibekuk polisi, keempat orang ini lantas dititipkan di LP Cebongan. Hingga kini para pelaku penembakan belum tertangkap.okezone