 |
| ilustrasi rumah miskin |
SINJAI-JELAJAHPOS.COM--Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Aparatur Negara,mempertanyakan tentang tidak adanya transparansi pemerintah daerah dan badan pusat stastik dalam membuka data-data bagi masyarakat miskin di sinjai
Koordinator,kompang,yanmar,mengatakan,harusnys pemerintah kabupaten sinjai itu harus transparan dalam membuka data-data masyarakat yang dianggap masuk kategori rakyat miskin bukan malah menetupi seolah-olah masyarakat sinjai tidak ada yang tergolong masyarakat kurang mampu,ujarnya.(11/4)
Yanmar,juga mengatakan bahwa kami telah meminta data ke badan pusat stastik,disana BPS mengatakan tidak punya data masyarakat miaskin dimana datanya sudah diberikan kepada pemerintah,setelah kami meminta data tersebut ke pihak pemerintah,justru yang ada pemerintah seolah-olah mempingpong ini barang yang mengarahkan ke beberapa SKPD dimana justru kembali lagi ke BPS,ungkap yanmar.
"Kami menduka adanya indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari BPS sendiri dan pemeintah yang seolah-olah tidak mau terbuka dan hal ini sudah bentuk pelanggaran yang dilakukannya dimana UU 14 tahun 2008 tentang keterrbukaan dan akutanbilitas dalam pelayanan publik yang justru telah dilanggaran oleh pihak BPS dan pemerintahEditur.A.Wahyudi Laporan.A.Rudi Fatir.