Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi, mengatakan program pemerintah ke depan yang akan dikelolanya semua honorer yang lolos dalam kategori II akan lebih meningkatkan kerja profesionalnya terutama dalam kedisiplinan maupun bidang mengajarnya. "Sesuai dengan komitmen janji politik saya untuk menertibkan honorer yang terdaftar namanya menjadi titipan pejabat. Dan program saya sementara berjalan seperti sekarang ini honorer memakai pakaian baju putih dan celana hitam. Saya mau program pemerintahan saya semua pegawai bekerja secara profesional," ujar Fahsar saat dicegat wartawan usai meresmikan laboratorium STKIP Muhammadiyah Bone, Kamis, (2/5).
Kepala BKDD Bone, Drs Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi membenarkan jika dirinya menyerahkan 2.094 nama honorer di BKN. Menurut dia, jumlah tersebut adalah hasil yang diterima oleh kemenpan beberapa waktu lalu yang kemudian melakukan uji publik dan tidak mengalami perubahan jumlah sama sekali.
"Saya sudah serahkan berkasnya ndi," kata Ridwan yang dihubungi via ponselnya sedang berada di Jakarta, Kamis, (2/5).
Sementara itu, berdasarkan informasi sumber yang dipercaya, ditemukan beberapa instansi honorer siluman yang masuk dalam kategori II khususnya mendominasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dicoret sebanyak 60-an orang. Dari data itu ditemukaan dugaan titipan pejabat sebelumnya di masa era pemerintahan Bupati Bone sebelumnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, Saharuddin terkait dengan banyaknya personil dicoret dari kesatuannya membantah hal itu. Namun, apa yang menjadi isu beredarnya informasi tersebut juga pernah ada pemberitahuan oleh sejumlah pihak termasuk wartawan yang mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, jumlah personilnya sebanyak 341 personil ditambah 8 orang yang diperbantukan ke instansi lain.
"Saya belum tahu jika ada honorer siluman dikantor saya dan dicoret," kilah Saharuddin kepada SINDO.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Bone, Drs H Bachtiar, mengungkapkan terkait dengan adanya honorer siluman yang bekerja di instansi pemkab Bone tidak lain adalah honorer yang tidak memiliki SK Bupati karena Pemkab Bone tidak lagi mengangkat honorer sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, mantan camat Palakka ini tidak mengetahui adanya honorer siluman seperti yang ditanyakan oleh wartawan terkait di instansi Sat Pol PP Bone.
"Yang dikatakan honorer itu adalah yang masuk kategori I dan II serta tenaga kontrak. Selain itu tidak ada lagi namanya honorer," pungkasnya.
Ditempat terpisah, Pelaksana Ketua Harian (Plt) Ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Natsir, mengatakan tenaga honorer yang lolos dalam kategori II secara keseluruhan berjumlahkan 3.092 dengan perjuangan dari komisi I DPRD Bone yang langsung meloloskan tambahan 1.003 saat melakukan kunjungan kerja di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-Pan) beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari jumlah honorer kategori II itu yang dikirim ke BKN akan kembali diuji kemampuan hasil kompetensi dasarnya sekaligus melihat gugurnya honorer dari persaingan yang diujikan oleh pemerintah daerah, ungkapnya. tanah ugi bone