Ketua Panwaslu Bone saat berbicara didepan Mahasiswa
.JELAJAH POS.WATAMPONE - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIH Bone melakukan aksi turun ke jalan, menuntut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dibubarkan.
Aksi yang berlangsung di kantor Panwaslu Bone jalan DI Pandjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kamis (27/3/2014) ini terkait dengan pelanggaran dalam pemilu legislatif Kabupaten Bone yang menurut mereka terindikasi telah terjadi kecurangan.
Mereka menyatakan, berdasarkan pengamatan Panwaslu Bone sama sekali tidak bekerja, meski pelanggaran di depan mata pembiaran terus di lakukan tanpa ada penanganan.
"Sebelum dan saat memasuki masa kampanye, banyak pelanggaran yang terjadi di depan mata, namun tidak satu pun yang ditangani oleh Panwas. Karena itu kami minta Panwas Bone ditutup dan dibubarKan", kata Fadil, korlap aksi tersebut.
Dia mengatakan, merasa malu karena kinerja panwaslu yang menerima gaji dari uang rakyat seperti itu, hanya diam melihat berbagai pelanggaran yang ada di depan mata. Ia menyebutkan, ini adalah sebuah kejahatan yang dibuat oleh Panwaslu.
Bahkan para pendemo sempat terlibat adu mulut dengan anggota Panwaslu lantaran marah dan tidak terima tuntutan pendemo yang menyerukan agar Panwaslu Bone di bubarkan.
Sementara itu Abdul Rahim, ketua Panwaslu Bone dengan dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian mengatakan, Panwaslu telah bekerja maksimal di tengah keterbatasan.
Dia menyebutkan, terhadap pelanggaran adminsitraasi pihaknya sudah melakukan laporan ke KPU sementara terkait kasus pidana pihakanya sudh melimpahkan ke Kepolisian Resort Bone untuk di proses, hanya saja kebanyakan kasus pelanggaran tidak memiliki cukup bukti dan saksi.
"Dalam keterbatasan kami sudah kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Yang masuk ranah pelanggaran administrasi sudah kami laporkan ke KPU, sementara pidana sudah di pihak Kepolisian, hanya saja kita terkendala di saksi termasuk bukti," kata Abdul Rahim.
Menurutnya, jika ada pihak yang tidak menerima baik silahkan melakukan langkah hukum terkait dengan kerja Panwaslu, pihaknya akan siap menanggapi.
Beberapa anggota HMI juga menyerukan dalam orasinya agar ketua dan anggota Panwaslu untuk segera diperiksa karena diduga melakukan upaya pembiaran demi memenangkan caleg dan partai tertentu termasuk mobilisasi massa yang diduga dilakukan petugas Panwas Kecamatan.
Selain itu, mereka juga menyoroti Panwaslu yang tidak memproses pelanggaran yang dilakukan oleh seorang oknum Lurah yang membagi beras raskin yang dibarengi dengan atribut caleg tertentu.
Untungnya keributan tersebut tidak berujung bentrokan, karena sejumlah Aparat Kepolisian yang mengawal demo tersebut, menenangkan kedua belah pihak.
Para pendemo membubarkan diri dan berjanji akan kembali mendatangi Panwaslu dengan massa yang lebih besar.bonepos