Watampone.Jelajah pos - Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi didesak agar melakukan mutasi kabinetnya khususnya bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kinerjanya rendah. Pasalnya, sejumlah pimpinan SKPD terindikasi telah melakukan praktek pungli dan korupsi. Sebagaimana hal ini diucapkan Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bone, Sudirman Mappearre, kepada Bonepos.com, Jumat (23/5/2014).
Menurutnya, hal itu terbukti dari banyaknya kasus dugaan pungli dan korupsi yang mencuat ke permukaan. Puncaknya, muncullah desakan agar beberapa Kepala Dinas (Kadis) termasuk beberapa camat harus dicopot. Sebut saja Direktur dan Wakil Direktur RSUD Tenriawaru Bone, Kadis PU dan SDA, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Ulaweng dan masih banyak lagi.
Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi pada pelatihan kepribadian di RSUD Tenriawaru yang hingga kini bermasalah, bahkan sudah masuk dalam proses penyidikan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bone. Termasuk pula Dinas PU dan SDA, dimana sejumlah proyek penunjukan diduga kuat dikerjakan oleh beberapa keluarga dan orang dekat Kadis, hingga akhirnya banyak dikeluhkan para kontraktor.
"Di RSUD kan ada kasus pelatihan yang tengah disidik Tipikor, sementara di PU itu indikasinya dugaan KKNnya itu pada beberapa proyek penunjukan, seperti yang dikeluhkan para kontraktor, ini kan sudah tidak benar,"ujar Sudirman.
Karena itu, Sudirman pun menegaskan kalau Andi Fahsar mau terpilih kembali sebagai Bupati Bone, maka dia harus menyingkirkan SKPD yang korup dan bermasalah serta memilih SKPD yang amanah. "Ya, saya rasa beliau masih sangat pantas untuk menjadi Bupati Bone periode mendatang, asalkan beliau mau menyingkirkan Kepala SKPD yang korup dan bermasalah serta lebih memilih SKPD yang amanah," tegasnya.
Adapun mengenai sorotan yang akan ditimbulkan dalam mutasi itu, menurutnya, itu adalah hal yang wajar, namun perlu diperhatikan bahwa pada saat pelatikan pejabat diawal kepemimpinan Andi Fahsar dan Ambo Dale, dengan tegas Bupati menegaskan jika dalam waktu enam bulan SKPD tidak memperlihatkan kinerja yang baik maka akan dicopot
"Kalau ada sorotan, itu wajar-wajar saja, selama memenuhi persyaratan pejabat yang akan dilantik, maka tidak ada masalah, lagian Bupati kan sudah memberikan "warning" dalam enam bulan tidak ada perubahan maka diganti,"jelasnya.bonepos