"Kalau KPK datang dalam rangka memeriksa. Saya yakinkan organisasi TNI jadi tidak terhormat," ujar Moeldoko seusai acara deklarasi dan penandatanganan piagam "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI", di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).
Moeldoko mengatakan, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan KPK untuk meminta arahan guna meningkatkan standar pengelolaan keuangan di tubuh TNI. Dia juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat di jajarannya sudah berjalan baik.
"Buktinya jelas. Tidak ada berita-berita yang menggemparkan tentang korupsi TNI," ujar Moeldoko.
Moeldoko juga telah memerintahkan kepada para letnan kolonel ke atas yang mengelola keuangan untuk tidak memberi izin kepada anggota keluarganya untuk "bermain" di logistik. Hal itu sebagai bukti keseriusannya dalam mencegah tindakan korupsi di lingkungan TNI.
"Tidak ada istrinya panglima, tidak ada anaknya panglima, tidak ada saudaranya panglima yang bermain-main di logistik. Kalau ada tangkap dia. Saya tidak ingin bawahan saya tersandera oleh bayang-bayang itu," tegas Moeldoko.
"Tapi kalau letnan kolonel, kolonel, yang bintang itu macam-macam, gue yang pecat," ucapnya lagi.
Sebelumnya, TNI mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat internal serta menjaga jati diri TNI.
"Penguatan tersebut jadi penting guna menjaga jati diri TNI, dan menghindari perilaku korupsi yang merugikan bangsa dan negara," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sambutannya pada acara deklarasi dan penandatanganan piagam "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI", di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).
Selain Panglima TNI, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.
KOMPAS.com