GfdlTpWoGUW5TUr7GfM9GfdlGA==

Awal November Harga BBM Bersubsidi Naik Rp 9.500 Per Liter

JAKARTA,JELAJAHPOS.COM  Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, akan menghemat anggaran Negara Rp 20 triliun, agar penghematan tersebut dapat terlaksana maka pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liternya. Artinya BBM bersubsidi akan naik 46,1 persen dari harga bensin Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liternya.
Rencana Awal November Harga BBM Besubsidi naik

Rencana Awal November Harga BBM Besubsidi naik

Dilansir dari sumber Kontan, menyebutkan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dipastikan pada 31 Oktober ini. Dan harga baru mulai berlaku 1 November 2014.”Ini seperti rencana semula, naik Rp 3.000 per liter,” kata sumber tersebut, Kamis (23/10).

Seperti yang telah dilakukan pada pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi juga akan memberikan bantuan ke masyarakat miskin yang jumlahnya 20 juta keluarga. Jumlah penerima bantuan pemerintah tersebut terjadi peningkatan dari jumlah orang miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dua tahun lalu yang hanya 15,5 juta kepala keluarga.

Berkaca pada masa itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan langsung sementara sebesar Rp 150.000 per bulan per rumah tangga miskin. Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, bantuan berlangsung selama empat bulan kepada 15,5 juta orang. Dengan skema sama, pemerintah baru harus menyediakan dana bantuan sosial Rp 9,3 triliun. Padahal, APBN-P 2014 cuma mengalokasikan dana Rp 5 triliun untuk cadangan sebagai antisipasi kenaikan BBM.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, APBN-P 2014 tak bisa memberikan bantuan seperti 2013 jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter. “Dana yang ada hanya bisa memberikan kompensasi 2-3 bulan saja,” kata Askolani, Rabu (22/10/2014).

Dengan penerima bantuan lebih besar, dapat dipastikan dana kompensasi harus bertambah. Pemerintah Jokowi harus meminta tambahan anggaran baru ke parlemen. Ini belum tentu mulus, mengingat kubu oposisi menguasai parlemen. Di DPR, Koalisi Merah Putih menguasai 353 kursi atau 63 persen suara, sedangkan Jokowi-JK yang didukung Koalisi Indonesia Hebat hanya 207 kursi atau 37 persen. KIH pasti harus menyerah jika harus voting untuk menambah dana kompensasi.

Ecky Awal Mucharam, anggota DPR dari Fraksi PKS (anggota KMP) menegaskan, partainya sejak awal menolak kenaikan harga BBM karena ini akan mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu,  Satya Yudha, anggota DPR dari Partai Golkar, mengatakan, kenaikan harga BBM hak pemerintah. Namun, pemerintahan Jokowi harus cermat menghitung penghematan anggaran dan alokasinya untuk kegiatan produktif.

Terkait Rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 November, Wakil Presiden Jusuf Kalla menampik, pemerintahannya akan menaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 sampai Rp 3.000. Menurutnya, tanggal kenaikan BBM tersebut belum ditentukan. Kendati demikian pembahasan tersebut sudah dilakukan dari jauh-jauh bersama dengan Presiden Joko Widodo.

“Itu kan sudah lama sekali dibahas, sudah berpuluhan kali pertemuan seminar, nah tanggalnya belum ditentukan,” kata JK di kantor wakil presiden di kompleks Istana Negara Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (24/10).|

 TimurNEWS.com

Type above and press Enter to search.