MAKASSAR, JELAJAHPOS.COM – Calon Bupati Soppeng, Lutfi Halide (LHD) menegaskan tidak akan mempermalukan Partai Golkar, jika mengusung dirinya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember tahun ini.
LHD mengaku, siap memberikan yang terbaik buat Partai Golkar jika rekomendasi diberikan kepadanya. “Saya orang tahu berbalas budi. Jika diberikan rekomendasi kepada saya maka tidak akan saya permalukan Partai Golkar,” tegas LHD saat dihubungi, Jumat (26/6/2015).
Diakomodirnya kepengurusan DPD I Golkar yakni tim 9, padahal kepala Dinas Pertanian Sulsel ini tidak mendaftar di DPD II, LHD menegaskan tidak berkaitan dengan kedekatannya dengan Syahrul Yasin Limpo. “Itu hanya rumor,” jelasnya
Kata dia, sengaja tidak mendaftar di Partai Golkar dengan alasan tidak ingin dikaitkan dengan Besannya, Syahrul Yasin Limpo sebagai orang nomor satu di Partai Berlambang Pohon Beringin Sulsel ini.
Menurutnya, salah satu pertimbangan, dirinya diakomonir tim 9 Golkar Sulsel yakni fakor surveinya yang terus menujukkan penaikan trend elektabilitas dan aseptabilitas. “Memang saya tidak mendaftar di Partai Golkar, tapi mungkin pertimbangan DPD I melihat hasil survei sehingga memberikan kesempatan,” jelasnya.
Sementara, Ketua Tim 9 Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan, diakomodirnya beberapa calon yang tidak mendaftar ataupun tidak masuk dalam rekomendasi tim 7 DPD II, telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, Partai Golkar ingin menang di 11 Pilkada Sulsel. “Kami ingin Menang,” tegas Arfandy kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, keputusan ini diambil telah melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan petunjuk langsung (Juklak) Pilkada Partai Golkar. Dan ini bukan berarti menutup peluang Ketua DPD II Golkar Soppeng, Andi Kaswadi Razak yang juga ikut bertarung.
Apalagi, keputusan tersebut bukan hanya untuk Kabupaten Soppeng. Tapi, beberapa kabupaten lainnya turut dilakukan hal yang sama seperti di Bulukumba dengan memasukkan nama Masykur Andi Sulthan. Untuk itu, ia yakin keputusan ini tidak akan memunculkan perpecahan di internal Golkar. “Sangat wajar DPD II tidak menerima, Tapi harusnya memreka memahami keputusan yang dikeluarkan DPD I,” jelasnya.
indeks