PROYEK PEMBANGUNAN IRIGASI DI KECAMATAN LILIRIAJA PATUT DIPERTANYAKAN
SOPPENG jelajapos.
Pengadaan pembangunan saluran irigasi di beberapa titik yang tersebar di wilayah kecamatan Liliriaja kabupaten Soppeng yang mempergunakan dana pusat ( BANSOS ) tahun 2015 menurut beberapa elemen masyarakat patut di pertanyakan.
Dugaan beberapa kejanggalan yang disinyalir terdapat pada pelaksanaan proyek tersebut diantaranya,sejak perintisan dan perencanaan proyek serta pengurusan profosal bahkan waktu pengukuran masih di tangani oleh beberapa kelompok tani, namun setelah clar pelaksanaanya di ambil alih oleh Dinas pertanian Kabupaten Soppeng dalam hal ini dikordinir oleh inisial SR salah saatu kordinator PPL.
Salah seorang yang mengurus profosal proyek tersebut inisial MR mengaku disalimi dalam pengurusan ini,pasalnya menurut di"sejak awal mereka telah mengupayakan pengurusan profosal bahkan sampai kejakarta yang menurut dia di temani salah seorang anggota PPL,namun setelah kesemuanya Acc diambil alih oleh PPL DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOPPENG.
Menurut inisial MR dana pengurusan dari awal yang dia tanggung biayanya bahkan sampai pelaksanaan pengukuran kesemuanya didanainya sendiri sepertinya tidak berarti apa-apa di banding kepentingan masyarakat kecamatan liliriaja pada umumnya.
Pengambil alihan pelaksanaan proyek irigasi dari pelaksana awal beberapa kelompok tani diantaranya kelompok tani : - LAEMAN.
- LAPERA.
- BULUDONGI.
- DANRA.
- LAREKKENG.
- TESSIABENG.
- PADA IDI.
mengaku tidak bisa berbuat apa - apa setelah mengetahui proyrek irigasi tersebut telah di ambil alih oleh ( PPL ) DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOPPENG.
Kordinator PPL inisial SR sudah dua kali dihubungi oleh wartawan media jelajapos,dengan maksud untuk mengkonfirmasi terkait masalah ini,namun selalu berhalangan untuk ditemui.
Proyek irigasi yang menelan dana sekitar 7 milyar merupakan program yang pengelolaanya di peruntukkan untuk kelompok tani serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pelaksanaan dalam proses pengerjaanya seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah kabupaten sopoeng,terlebih - lebih - lagi program ini menurut salah seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya memang seharusnya dikelola oleh kelompok tani .
Laporan: Firman
Editur : Andi Hikmat