JELAJAHPOS.COM PARE- PARE–Menyampaikan aspirasi LSM lakukan aksi damai, ratusan elemen masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fokus ditiga titik tempat berbeda yakni kantor Wali Kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Parepare, pasa hari Salasa, sekitar pukul 11-00 (13-2-19)
Dalam tuntutan aksi tersebut menyikapi kisruh pembayaran insentif pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pare-pare yang belum terlesaikan hingga saat ini.
Insentif tersebut diantaranya, gaji pegawai Call Centre 112, insentif kader posyandu, puskesmas, dan petugas kebersihan jelasnya
Hal itu pun berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sembilan tuntutan yang disampaikan peserta aksi diantaranya, meminta pemerintah kota segera bertanggung jawab dan menyelesaikan segala kewajibannya terkait dengan pembayaran intensif pegawai dibeberapa OPD jelasnya
Lebih lanjutnya ia Mendesak DPRD kota pare pare yang terhormat untuk segera merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan yang dinilai berantakan. Mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini Polres dan Kejari Pare - pare untuk serius mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pare-pare.
Koordinator Aksi damai, Ibnu Hajar mengatakan ke awak media, unjuk rasa tersebut merupakan kepedulian masyarakat terhadap Kota Pare-pare yang akhir-akhir ini banyak melakukan pelanggaran dan penyimpangan, jelasnya
Bahkan lebih parahnya, terindikasi dilakukan beberapa oknum ASN. “Sangat menyesalkan sikap DPRD Pare-pare yang seakan tidak peduli terhadap nasib para pegawai yang belum menerima hak-hak mereka yang notabene adalah juga bagian dari masyarakat Kota Pare-pare,” ujarnya.
Peserta aksi unjuk rasa sempat bersitegang dengan beberapa anggota DPRD Pare-pare, karena peserta aksi memberikan hadiah berupa pakaian dalaman wanita (Beha-red) kepada anggota DPRD, dengan simbol ketidak pedulian DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan dianggap tutup mata terhadap kepedulian masyarat dan Pegawai yang selama ini menuntut hak merka, yang seharusnya DPRD sebagai Rumah Tempat aduan masyarakat yang patut di bantu untuk meyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Lingkup Pare - Pare utamanya. (Laporan : Henrik)