Pertemuan ini atas inisiasi dari Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak, SE beberapa waktu lalu di Makassar saat betemu dengan Gubernur. Dalam pertemuan ini membahas pemanfaatan 9 pulau yang ada di danau tempe termasuk permasalahan yang ada, serta pencegahan dan penanganan permasalahan di Danau.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Ir. Suparji, S.ST, MT, Tim Ahli Gubernur SulSel, Kadis Pertanian Prov. SulSel, Kepala Badan Pengelola Keuangan Prov. SulSel dan yang mewakili Kepala Bappeda Prov. SulSel.
Lanjut ulasan Gubernur SulSel kedepanya menyampaikan agar nanti ada daya tarik yang dapat diciptakan dari Danau Tempe dari segi wisata. Oleh karena itu penting penjagaan konservasi di danau.
Utamanya habitat yang ada dalam Danau. Diharapkan agar ada kegiatan yang berkelanjutan yang bersinergi antara perangkat daerah dan beberapa instansi dalam menangani Danau Tempe, sebab Danau Tempe merupakan danau dataran rendah sehingga dapat menyebabkan banjir tiap tahun di sekitar wilayah danau, begitu juga diperparah dengan laju sedimen yang sangat tinggi sekitar 0,4 cm per tahun.
Gubernur juga mengkritisi alih fungsi lahan yang ada di hulu Danau Tempe, agar dikontrol penggunaan lahannya. Penanaman pohon di wilayah green belt serta pembatasan pembukaan lahan untuk sawah dan tanaman yang dapat mudah menyebabkan erosi.
Kemudian menyarankan ada jalan lingkar untuk jalan strategis nasional di sekeliling Danau Tempe. Dan ini diharapkan agar dapat dimasukkan ke dalam program berikutnya, termasuk Rencana pembangunan tanggul keliling sepanjang 61 km akan menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2020, karena Danau Tempe ini sudah menjadi pusat perhatian Pemerintah ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng mengatakan bahwa potensi sudah ada untuk pembangunan bendungan di Soppeng dan sangat terbuka lebar. Karena sudah ada Bendung Lawo, Lengkemme dan Tinco ungkapnya.
Pada kesempatan itu Bupati Soppeng juga memperjuangkan agar dilakukan pembangunan bendungan Padangeng dan Bendungan Coppo Congki, sebab ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat menanggulangi banjir. Terlebih lagi grand desain bendungan ini sudah ada di BBWSPJ. Dan kalau persoalan lahan, kami pemerintah kabupaten Soppeng akan siap membantu dan memfasilitasi.
Sementara itu Kepala BBWSPJ mengatakan, bahwa Danau Tempe merupakan salah satu danau kritis dalam 15 danau prioritas nasional. Olehnya itu, setelah pengerukan dilakukan maka yang menjadi agenda prioritas berikutnya kedepan adalah pembangunan tanggul dan jalan lingkar disekitar Danau Tempe termasuk merapikan lahan di hulu menjadi prioritas ke depan agar memperlambat laju erosi sedimen yang masuk ke Danau Tempe.
Sekaitan dengan Bendungan Coppo congki dan Paddangeng, kami akan mengecek kembali grand desain yang sudah ada di BBWSPJ dan semoga bisa menjadi salah satu prioritas tahun 2020.
Pertemuan ini ditutup oleh Gubernur SulSel dengan membacakan kesimpulan hasil pertemuan dan berharap agar Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten dapat bersinergi terus dan tetap membangun komunikasi yang baik untuk kepentingan masyarakat.
(Humas Soppeng)