Saksi Pelapor NA Minta KPK Awasi Cukong Pilkada di Belakang Bupati Terpilih di Sulsel

 

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR membeberkan sejumlah kasus korupsi yang dilaporkannya ke KPK sebelum OTT Gubernur Sulsel NA, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist_Menit)






JELAJAHPOS.COM , MAKASSAR – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rencana akan melakukan penelusuran kasus korupsi di Sulsel pekan depan, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kontraktor yang menjadi cukong di Pilkada Serentak 2020, lalu.

“Banyaknya tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak Kepala Daerah, disebabkan karena adanya hutang budi di Pilkada. Banyak calon yang meminta dibantu biaya kampanye kepada kontraktor,” kata Djusman AR di Makassar, Rabu (10/3/2021).

Saksi pelapor kasus Gubernur (non aktif) Sulsel HM Nurdin Abdullah itu mengungkapkan, di Pilkada kemarin, hampir semua calon mencari donatur biaya kampanye ke kontraktor dengan mengiming-iming proyek kalau terpilih.

Modus seperti ini, kata dia, sudah terjadi dan dibuka oleh KPK sendiri melalui operasi tangkap tangan terhadap Gubernur dan Sekdis PUTR, di Sulsel.

“Jadi KPK bisa menelusuri, siapa saja Bupati yang sudah dilantik yang dibiayai oleh kontraktor. Kan pasti kontraktor ini sudah mengincar proyek Pemda karena mereka sudah melakukan investasi proyek waktu Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djusman mengatakan, saat ini KMAK sudah mengidentifikasi Bupati di Sulsel yang dibiayai oleh kontraktor. Bahkan, kata dia, data-data kontraktornya sudah teridentifikasi dan menjadi rahasia umum publik. Menurutnya, KPK bisa mengkroscek proyek apa saja yang mereka dapatkan di daerah yang diongkosi bupatinya.

“Jelas identifikasinya, karena ada suatu daerah yang atur proyeknya justru cukong Pilkada. Hampir semua jalan beton di daerah itu dia yang kerjakan, malah proyek kecil justru dia yang kasih jatah ke rekanan yang lain,” ungkap Djusman.

Ia menambahkan, mumpung KPK lagi aktif di Sulsel menggarap kasus-kasus korupsi, ia menyarankan agar KPK juga menelisik sejumlah kasus korupsi baru yang sedang dimulai.

“Sedih rasanya lihat kalau ada Kepala Daerah atau Bupati diatur-atur sama kontraktor karena hutang budi di Pilkada. Jelas ini sudah menggadaikan kewenangan dan mengecoh kepercayaan rakyat. Ini harus diungkap dan dipermalukan di KPK, biar ada efek jeranya,” pungkas Djusman AR.(sumber berita menitindonesia)