JELAJAHPOS.COM Ketua Divisi Hukum Lembaga poros rakyat Indonesia, Irfan Harris SH. Angkat suara, akan melaporkan 11 terduga kontraktor yang ikut melakukan suap ke oknum pejabat badan pemeriksa keuangan ( BPK) wilayah Sulsel.
Irfan Harris saat di temui salah satu cafe, di jalan Boulevar, Sabtu. (29/10/22) mengatakan. Oknum pejabat BPK ini diduga menerima suap dari para kontraktor, nakal tersebut, disinyalir untuk memperkaya diri sendiri.
Ke 11 kontraktor nakal ini telah melakukan suap kepada oknum pejabat BPK Sulsel demi menutupi perbuatanya.
Oknum pejabat BPK pernah, menghubungi 11 Kontraktor tersebut bertemu di salah satu Hotel jalan Andi Pettarani Makassar, pada Desember 2021
Dari hasil pertemuan oknum BPK ini meminta uang kepada 11 kontraktor dengan nilai Rp 3,2 miliar. Uang tersebut diserahkan kepada oknum pejabat BPK, dengan berdalih untuk menutupi hasil temuan terhadap laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020.
Karena merasa melakukan perbuatan, yang merugikan negara, Tion yang diduga bersama 10, kontraktor lainnya memberikan uang, masing-masing,' Jhon Theodore Rp 525 juta, Petrus Yalim Rp445 juta, Haji Momo Rp250 juta, Andi Kemal Rp479 juta, Yusuf Rombe Rp525 juta.
Kemudian Robert Wijoyo Rp58 juta, Hendrik Rp395 juta, Lukito Rp64 juta, Tion Rp150 juta, Rudi Moha Rp200 juta, dan Karaeng Kodeng Rp150 juta. Dengan total nilai keseluruhan Rp3,241 milliar.
"Irfan Haris SH, sangat menyesalkan kejadian tersebut dimana oknum pejabat BPK Sulsel yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan pemberantasan korupsi, Malah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Irfan.
Lebih lanjut ketua Divisi hukum Lembaga poros rakyat Indonesia ini, akan melaporkan ke, komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar terciptanya supremasi hukum, yang berkeadilan.
Komisi pemberantasan korupsi yang diamanahkan oleh negara dalam penindakan korupsi, terhadap para koruptor di negeri ini, Rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada lembaga ini.(**)